Kasus Hambalang – White Colar Crime

23 Jan

Bambang Soesatyo menyatakan, proyek pembangunan sarana olahraga di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor Jawa Barat tak lain adalah kejahatan “kerah putih”.

Kejahatan “kerah putih” atau dapat disebut dengan white colar crime, merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terhormat/kelas tinggi dalam masyarakat, atau mereka yang berpendidikan tinggi..

Bambang mengatakan sejumlah anggota Komisi X DPR RI yang berkaitan dengan proyek Hambalang, tidak memiki informasi yang cukup, tidak tahu proses perencanaan dan penganggaran, termasuk penetapan proyek ini sebagai program multi years.

Ketika ditanyakan soal proses dana multiyears untuk pembangunan tersebut, Andi kembali menyatakan bahwa semua sudah melalui proses dan mekanisme yang berlaku. “Pokoknya kami mengikuti apa yang sudah kami lakukan, baik itu penambahan-penambahan dari Rp 125 miliar, Rp 150 miliar hingga Rp 400 kemudian multiyearsnya juga begitu dan itu kami sampaikan ke DPR. Kami ikuti semua prosedur,” tutur mantan Juru Bicara Presiden itu.

Sebelumnya, anggota Badan Anggaran DPR Bambang Soesatyo mengemukakan pihaknya sama sekali tidak pernah membahas dana pembangunan proyek Hambalang. “Saya sebagai anggota Banggar sejak 2009, tidak pernah membahas anggaran. Bagaimana mau membahasnya sementara di komisi X saja tak pernah dibahas,” kata anggota Bambang Soesatyo

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, akan mempelajari terlebih dahulu anggaran proyek pembangunan fasilitas olahraga di Hambalang yang diduga bermasalah dan siap bekerjasama apabila dilakukan audit terkait hal tersebut. “Kalau kasus itu mau dilakukan pengusutan, atau mau dilakukan audit serta hal-hal terkait Kementerian Keuangan, kita pasti akan berikan dukungan penuh,” ujarnya

Menkeu mengaku, belum mengetahui secara teknis mengenai penganggaran Proyek Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga di Bogor tersebut yang semula merupakan anggaran “single years”, dan kemudian berubah menjadi “multiyears”. “Saya tidak tahu, perlu periksa dulu,” ujar dia.

Menurut dia, anggaran “multiyears” bisa diajukan oleh kementerian terkait apabila proyek pembangunan yang direncanakan tidak selesai dalam satu tahun anggaran berjalan. “Kalau ternyata dia mempunyai dasar yang kuat sehingga ingin mengajukan lebih dari satu tahun, dia akan mengajukan kepada Menteri Keuangan permintaan untuk multiyears itu,” kata Menkeu pula.

Namun, permintaan untuk pengajuan anggaran “multiyears” tersebut membutuhkan studi kelayakan yang baik, dan kementerian terkait wajib membicarakan hal ini dengan DPR untuk memberikan persetujuan, sebelum Kementerian Keuangan mencairkan dana yang dibutuhkan. “Kalau Kementerian Keuangan merasa itu betul, maka diizinkan untuk multiyears. Tapi tidak berarti bisa dilaksanakan karena harus menunggu anggaran. Dan anggaran itu harus dibicarakan antara kementerian terkait dan DPR,” kata dia

Idealnya, lanjut Bambang, presiden memerintahkan penegak hukum untuk menyelidiki skandal ini. Ini persoalan serius karena menyangkut kredibilitas kabinet dan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara,”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: